Wonogiri, sendang-wonogiri.id │ Akibat belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan. Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

[caption id="attachment_4848" align="aligncenter" width="300"]

Dari kiri-kanan (Danramil Wonogiri Kota, Kepala BPN Wonogiri, Bupati Wonogiri, Camat Wonogiri, dan Kapolsek Wonogiri) saat menghadiri audiensi dan penyerahan sertifikat program PTSL di pendopo Kecamatan Wonogiri, Sabtu (13/4) (Dok.desa.id – Foto : Agung)

[/caption]

Berkaitan dengan hal tersebut, telah diadakan audiensi dan penyerahan sertifikat tanah oleh Bupati Wonogiri kepada masyarakat sebanyak 360 sertifikat di Pendopo Kecamatan Wonogiri, Sabtu (13/4). Hadir dalam giat tersebut Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Kepala BPN Kabupaten Wonogiri Rio Sumardiyanto, Camat Wonogiri Teguh Setiyono, Danramil Wonogiri Kota Lettu Inf Mulyono, Kapolsek Wonogiri AKP Budiyono, kepala desa/kelurahan se Kecamatan Wonogiri dan keluarga penerima program PTSL.

[caption id="attachment_4849" align="aligncenter" width="300"]

Camat Wonogiri, Teguh Setiyono saat memberikan sambutan pada audiensi dan penyerahan sertifikat program PTSL di pendopo Kecamatan Wonogiri, Sabtu (13/4) (Dok.desa.id – Foto : Agung)

[/caption]

Sambutan Camat Wonogiri, Teguh Setiyono mengatakan bahwa pada acara audiensi masyarakat Kecamatan Wonogiri dengan Bupati Wonogiri akan diserahkan 360 bidang sertifikat program PTSL (Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap) 2018. Terdiri dari Desa Wonoharjo 100 bidang, Desa Wonokerto 117 bidang, Desa Sonoharjo 83 bidang, dan Desa Sendang 60 bidang. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bupati Wonogiri dan Kepala BPN Kabupaten Wonogiri yang telah memfasilitasi terkait terlaksananya progam PTSL di Kabupaten Wonogiri secara lengkap dan cepat. Dia juga berpesan kepada seluruh keluarga penerima program PTSL untuk menjaga sertifikatnya. “Dijaga betul sertifikat ini, jangan sampai hilang dan kalau perlu difoto copy dulu. Jika hilang, bisa diterbitkan lagi namun mengurusnya lebih rumit karena harus mengurus surat kehilangan ke kepolisian, juga harus diumumkan lewat media massa. Pasti ini memerlukan biaya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala BPN Kabupaten Wonogiri, Rio Sumardiyanto mengatakan pada tahun 2019 ini, Kabupaten Wonogiri mendapatkan kuota PTSL sebanyak 15.415.400 bidang. Dia juga melaporkan kepada bupati bahwa hingga Sabtu (13/4) telah direalisasikan penerbitan sertifikat sebanyak 6000 bidang. Untuk pengukuran telah mencapai 10 ribu. Target kami, program PTSL di Wonogiri selesai pada Agustus 2019,” katanya.

Dalam sambutannya Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan dengan adanya pembagian sertifikat bagi warga 4 desa di Kecamatan Wonogiri, dia berharap buku sertifikat disimpan baik-baik jangan sampai hilang, dan jangan sampai dipinjamkan atau dijaminkan di bank, karena akan membuat masalah baru bagi masyarakat. Jika mau dibuat agunan supaya dipertimbangkan masak-masak. Jangan dijadikan agunan hanya untuk kebutuhan konsumtif.

[caption id="attachment_4850" align="aligncenter" width="300"]

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo saat memberikan pengarahan pada audiensi dan penyerahan sertifikat program PTSL di pendopo Kecamatan Wonogiri (Dok.desa.id – Foto : Agung)

[/caption]

“Mengapa penyerahan sertifikat ini saya bagikan hari Sabtu? karena semua bank tutup (libur), saya berharap sertifikatnya aman sampai di rumah, tidak di sekolah kan,” kelakarnya.

Lebih lanjut bupati menyampaikan bahwa salah satu agenda strategis nasional adalah bidang pertanahan. PTSL adalah program berkelanjutan. Pada saat program PTSL ini dilaunching tahun 2017, Kabupaten Wonogiri masih memiliki 64 ribu bidang obyek tanah yang status kepemilikan belum bisa diterbitkan karena beberapa faktor. Maka hadirlah program PTSL, sebagai salah satu program pemerintah untuk memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. [caption id="attachment_4851" align="aligncenter" width="300"]

Bupati Wonogiri saat menyerahkan sertifikat kepada penerima program PTSL di pendopo Kecamatan Wonogiri, Sabtu (13/4) (Dok.desa.id – Foto : Agung)

[/caption]

“Tujuan pemerintah dalam program PTSL adalah menjamin legalitas, memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap assetnya, obyeknya, dan sesuatu yang berharga yaitu obyek tanah. Untuk itu bupati berharap setelah terbit sertifikat dengan proses panjang ini untuk dijaga sertifikatnya. "Setelah bapak ibu sampai dirumah mohon disimpan baik-baik. Mohon dikaji ulang/dipikir ulang jika mau dijadikan agunan," harapnya.

[caption id="attachment_4852" align="aligncenter" width="300"]

Bupati Wonogiri berfoto bersama dengan keluarga penerima program PTSL, Sabtu (13/4) (Dok.desa.id – Foto : Agung)

[/caption]

Di akhir sesi, bupati mengajak para kades untuk mendata kembali warganya yang memiliki tanah namun belum memiliki legalitas untuk disampaikan kepada BPN agar dilakukan program legalisasi PTSL yang berkelanjutan. Bupati juga berharap menjelang pemilu April 2019, masyarakat untuk sanggup bersama-sama menjaga Wonogiri yang tetap kondusif dan aman,” pungkasnya. (admin Agg)