WONOGIRI – sendang-wonogiri.id – Dalam rangka pembinaan desa dan kelurahan, Kecamatan Wonogiri menggelar sarasehan bersama Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Rabu (27/3). Kegiatan berlangsung di gedung PGRI, Brumbung, Kaliancar, Selogiri. Dihadiri Forkompincam, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW, Tomas, Toga se Kecamatan Wonogiri. Kurang lebih 1.200 orang.

[caption id="attachment_4784" align="aligncenter" width="300"]

Sarasehan Bupati Wonogiri dalam rangka pembinaan desa/kelurahan di gedung PGRI, Rabu (27/3) (Dok.desa.id – Foto : Agung)

[/caption]

Mengawali sambutannya, Camat Wonogiri, Drs. Teguh Setiyono, M.M mengatakan Kecamatan Wonogiri memiliki luas 8.292,36 Ha, dengan jumlah penduduk 93.707 jiwa tersebar di 9 desa dan 6 kelurahan. Saat ini juga tidak terlepas isu strategis yang menjadi perhatian, yakni angka kemiskinan. Sebagai bentuk sinergitas dengan Pemkab Wonogiri dalam rangka penanggulangan kemiskinan, beberapa program kegiatan telah dianggarkan tahun 2019 ini. Alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan di Kecamatan Wonogiri sebesar Rp. 8.8 milyar. “Program renovasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sebanyak 111 unit yang digarap dengan dana APBDes senilai 10juta-15juta per unit. Sedangkan RTLH yang dibiayai DAK ada di Kelurahan Giritirto 126 unit dan Kelurahan Wonokarto 48 unit, total anggaran Rp. 3,6 milyar,” terangnya.

[caption id="attachment_4778" align="aligncenter" width="300"]

Camat Wonogiri, Drs. Teguh Setiyono, M.M saat memberikan sambutan pada sarasehan bersama Bupati Wonogiri di gedung PGRI, Rabu (27/3) (Dok.desa.id – Foto : Agung)

[/caption]

Dia juga menyampaikan program Pemkab Wonogiri di bidang kesehatan yang telah direalisasikan di Kecamatan Wonogiri pada 2018, antara lain revitalisasi Puskesmas Wonogiri I senilai 3,1 milyar. Sedangkan pada 2019 telah dianggarkan revitalisasi Puskesmas Wonogiri II senilai Rp. 1,25 milyar.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Wonogiri Joko Sutopo menuturkan, kegiatan sarasehan menjadi salah satu media untuk semua pihak melakukan instropeksi pada apa yang sudah dikerjakan sebagai aparatur pemerintah. Bupati tidak bisa bekerja secara sendiri tapi harus bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah di seluruh Kabupaten Wonogiri. Pembangunan berkelanjutan diawali dengan kebijakan. Dan kebijakan yang berdasar perencanaan berbasis data, bukan perencanaan berbasis keinginan. Sejak menjabat Bupati Wonogiri, jalan yang akan dikerjakan sepanjang 1.038 kilometer dan yang rusak 80 persen. Hingga 2018 Pihaknya telah membangun infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Wonogiri mencapai 900 kilometer.

[caption id="attachment_4779" align="aligncenter" width="300"]

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, saat memberikan sambutan pada pembinaan desa/kelurahan di gedung PGRI, Rabu (27/3) (Dok.desa.id – Foto : Agung)

[/caption]

Bupati juga menyampaikan sesuai dengan dokumen RPJMD bahwa target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada akhir tahun 2021 sekitar 9,8%. Keberhasilan selama 3 tahun kepemimpinannya sudah mampu menurunkan angka kemiskinan diangka 10.7%. “Keberhasilan pencapaian selama tiga tahun kepemimpinan dari angka 12,98% kemudian atas dukungan semua pihak angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri telah turun menjadi 10,7%,” terang Joko Sutopo disaat memberikan sambutan pada sarasehan dalam rangka pembinaan desa/kelurahan se Kecamatan Wonogiri di gedung PGRI, Rabu pagi (27/3).

Tingginya angka kemiskinan tidak berubah sejak puluhan tahun lalu menjadikan Pemkab Wonogiri harus bekerja lebih keras untuk mengatasinya. Sejak dipimpin Bupati Joko Sutopo bersama Wakil Bupati Edy Santosa yang menerbitkan kebijakan Panca Program telah menunjukkan keberhasilan. Perubahan kebutuhan dasar, baik infrastruktur, pelayanan kesehatan dengan standar minimal, penyelenggaraan pendidikan gratis serta pembangunan bidang pertanian.

Joko Sutopo menyampaikan simbolisasi angka kemiskinan adalah masih banyak Rumah Tidak Layak Huni yang tersebar diberbagai wilayah. “Sesuai data terbaru masih ada 38.000-an, RTLH yang harus segera dibenahi dengan kebijakan dan program terpadu. Untuk itulah, validasi data RTLH yang sesuai dengan fakta dilapangan perlu didukung sinergitas dari seluruh elemen masyarakat. Harus ada integrasi antara tata kelola APBDes dengan APBD Kabupaten, yang ringan bisa dianggarkan dengan dana desa, yang berat biar APBD kabupaten yang menyelesaikan,” jelasnya.

[caption id="attachment_4780" align="aligncenter" width="300"]

Toga, tomas saat mengikuti sarasehan bersama bupati dalam rangka pembinaan desa/kelurahan di gedung PGRI, Rabu (27/3) (Dok.desa.id – Foto : Agung)

[/caption]

Lebih lanjut Bupati Jekek menyampaikan, banyak kebijakan, program dan kegiatan untuk mengurangi angka kemiskinan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Sinergitas yang terbangun diharapkan akan menyelaraskan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pusat hingga desa melalui alokasi anggaran pada masing-masing tingkat pemerintahan.

“Kami baru bisa menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. Tahun ini ada Rp.10 milyar untuk seragam gratis bagi siswa SD dan SMP. Kemiskinan dijawab dengan peningkatan pelayanan pendidikan di Wonogiri. Kita harapkan penurunan angka kemiskinan di akhir tahun 2021 optimis dapat kita capai,” tegas Joko Sutopo.

Di akhir sesi, Bupati Wonogiri yang akrab disapa Mas Jekek menyampaikan bahwa pada 2019 telah menganggarkan JLK (Jalan Lingkar Kota) senilai 51 milyar. Ini sebagai perwujudan program infrastruktur berbasis ekonomi. Sedangkan pengentasan kemiskinan ditunjang dengan intervensi di bidang kesehatan. Dia menjamin bagi masyarakat miskin di Wonogiri yang tidak masuk dalam program BPJS masih ada tiga fase yang dapat ditempuh untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis. Pertama, dimasukkan kedalam daftar Jamkesda, kedua, pemberian SKTM, dan ketiga cukup menunjukkan e-KTP di puskesmas seluruh wilayah Wonogiri. (admin)