WONOGIRI, sendang-wonogiri.id — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wonogiri menargetkan pendaftaran seleksi perangkat desa 2021 dibuka pada Oktober mendatang. September ini Dinas PMD sedang menyusun rancangan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai regulasi pelaksanaan kegiatan.

Kepala Dinas PMD Wonogiri, Antonius Purnama Adi, belum lama ini, menyampaikan persiapan pengisian perangkat desa sudah sampai tahap penyusunan Perbup. Secara umum mekanisme dan persyaratan pendaftaran hingga ujian seleksi tak jauh berbeda dengan pengisian perangkat desa sebelumnya.

[caption id="attachment_9100" align="aligncenter" width="300"] Bupati Wonogiri, Joko Sutopo saat memberikan pengarahan kepada kepala desa terkait seleksi pengisian perangkat desa tahun ini. (dok.desa.id)[/caption]

Ia menginformasikan ada 485 jabatan perangkat desa yang kosong  di 251 desa. Jabatan kosong sejak 2017. Penyebabnya empat faktor, yakni pensiun, meninggal dunia, pindah kependudukan, dan mengundurkan diri. Namun, tidak semua jabatan perangkat desa yang kosong di Wonogiri akan diisi pada seleksi kali ini.

Pada program tahun ini ditambahkan penerapan protokol kesehatan, terutama pada kegiatan tatap muka. Saat ini Dinas PMD juga masih membahas ihwal perlu tidaknya ada tahapan yang dilaksanakan dalam jaringan (daring). Hal tersebut mengingat pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi Covid-19.

“Optimis bulan depan [Oktober] pembukaan pendaftarannya. Pelantikan perangkat desa terpilih Desember,” jelas lelaki yang akrab disapa Anton, belum lama ini.

Menyesuaikan Kemampuan Anggaran

Pengisian jabatan yang kosong sesuai usulan pemerintah desa masing-masing. Hanya, Anton belum dapat menyampaikan berapa lowongan yang akan diisi. Dinas PMD masih memverifikasinya. “Kami juga masih akan membahas dengan Bupati. Hasilnya akan disampaikan Bupati saat rakor dengan para kades, Senin pekan depan,” ujar Anton.

Desa mengusulkan pengisian perangkat desa dengan menyesuaikan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa). Sebab penambahan perangkat desa akan menambah beban anggaran, terutama pos penghasilan tetap (siltap) yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

Insentif Ketua RT / RW mulai tahun 2021 naik menjadi Rp 200 ribu per bulan. (Dok.desa.id)

Pada sisi lain, ADD tidak hanya untuk siltap, tetapi juga untuk insentif ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Mulai tahun ini pemerintah desa menaikkan insentif ketua RT/RW sebesar 100 persen dari Rp200.000/orang/bulan menjadi Rp400.000/orang/bulan.

Sementara, ADD yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tidak naik. Sebelumnya, Anton menyatakan kekosongan jabatan perangkat desa tidak wajib diisi semua.

Mengisi Kekosongan

Bupati Wonogiri Joko Sutopo sudah meminta para kades mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dalam mengisi kekosongan perangkat desa melalui seleksi.

“Pemerintah desa harus seefisien mungkin dalam mengisi kekosongan perangkat desa. Bupati memberi pengertian bahwa satu kadus bisa mengampu dua hingga empat dusun. Jadi, kalau ada empat jabatan kadus yang kosong misalnya, tidak perlu diisi semua,” ulas Anton. (Sumber : Solopos, PMD)