WONOGIRI, sendang-wonogiri.id - Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, memberi lampu hijau terhadap pembukaan kawasan Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri untuk berjualan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Ditargetkan para PKL kembali berdagang di alun-alun pada awal Ramadan atau pekan depan.

[caption id="attachment_8347" align="aligncenter" width="300"]

Alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri saat di malam hari.

[/caption]

Bupati yang akrab disapa Jekek itu mengatakan salah satu pertimbangan dibukanya alun-alun untuk berdagang karena saat ini Wonogiri masuk zona oranye potensi rendah dalam persebaran Covid-19. “Rencana pembukaan alun-alun ini untuk keseimbangan. Mungkin PKL yang diperbolehkan berjualan hanya 30 persen dari jumlah keseluruhan pedagang. Seperti kebijakan beberapa bulan lalu saat alun-alun dibuka ditengah pandemi,” kata Bupati Rabu (7/4/2021).

Bupati menegaskan, alun-alun boleh dibuka dengan catatan terbangun komitmen dari para PKL. Jika nanti sudah dibuka namun ditengah jalan ada kondisi yang kurang baik dan mengarah untuk ditutup kembali, maka harus mentaati. Kesadaran dari para PKL terhadap protokol kesehatan harus terbangun.

[caption id="attachment_8348" align="aligncenter" width="300"]

Alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri rencananya akan dibuka kembali mulai awal Ramadhan.

[/caption]

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas KUKM dan Perindag Wonogiri, telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada paguyuban PKL alun-alun. Ditargetkan pada awal puasa atau pekan depan para PKL sudah bisa mulai berjualan.

“Pelaksanaan dan aspek teknisnya tetap kami atur ketat. Tidak semua pedagang berjualan bersama, tapi dijadwal. Seperti beberapa waktu lalu dijadwal 30 persen yang jualan. Harus terjalin komitmen antara PKL dengan pemerintah. Pencegahan Covid-19 bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif,” ungkap dia.

Bersamaan dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 19 April 2021, Pemkab Wonogiri masih menutup seluruh objek wisata dan melarang kegiatan resepsi hajatan. “Tidak ada aturan baru dalam perpanjangan PPKM mikro kali ini. Obyek wisata masih ditutup, resepsi hajatan dilarang. Kalau proses pernikahan atau ijab qobul silakan dijalankan dengan prokes ketat. Tapi kalau resepsi dengan mengundang orang banyak masih dilarang. Ini dalam rangka membangun kesadaran publik,” ujar dia.

Bupati menegaskan, alasan utama Pemkab masih melarang hajatan masih sama, yakni kegiatan itu bisa memicu kaum boro atau warga perantauan pulang kampung. Sementara itu kasus Covid-19 di Wonogiri didominasi oleh klaster perjalanan.

Sumber : SIKP_kominfowng